Uncategorized

Golkar Riau Inginkan DPP Segera Keluarkan SK Calon Kepala Daerah

Beberapa Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau akan melaksanakan hajatan demokrasi ditahun 2020, untuk memilih kepada daerah. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Riau yang diwakili Wakil Ketua Golkar Riau Bidang Pemenangan Pemilu, Ihsan, menginginkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mempercepat penerbitan Surat Keputusan (SK) untuk calon kepala daerah pada Pilkada Riau 2020.
Ihsan juga menyatakan, jika surat keputusan cepat dikeluarkan, maka calon kepala daerah dan partai Golkar memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisai.
“Kita maunya Juli surat keputusan sudah keluar, agar ada waktu lebih banyak untuk melakukan sosialisasi untuk cakada. Kalau September waktu tersisa untuk sosialisasi lebih kurang dua bulan. Sementara yang kita hadapi adalah petahana,” jelasnya di kantor Golkar Riau di Pekanbaru, Rabu (10/6).
Menurutnya, DPP Partai Golkar dipekirakan bakal menyerahkan surat keputusan dukungan pada tanggal 1 sampai 3 September.
Ada beberapa daerah di Provinsi Riau yang petahana mencalonkan kembali sebagai calon kepada daerah. Menurut Ihsan, untuk melawan calon petahana butuh optimaliasi waktu untuk melakukan sosialisai. Karena tanpa sosialisasi yang masif maka upaya untuk menyaingi sosok petahana menjadi sulit, terlebih teknis sosialisasi pada masa penademi menepikan kesempatan kampanye akbar.
“Bagi kita kalau (calon kepala daerah) itu kader Golkar, ketua DPD I, apalagi mempertaruhkan jabatanya sebagai Ketua DPRD Provinsi maupun DPRD Kota. Ini yang kita minta agar DPP langsung menetapkan surat keputusannya,” bebernya.
DPP Partai Golkar menargetkan kemenangan 60 persen pada Pilkada serenatak di Provinsi Riau 2020. Target 60 persen yang dipatok DPP Partai Golkar menuntun DPD Partai Golkar Riau memenangi 6 Pilkada pada Desember 2020 mendatang.
Pengamat politik dari Universitas Riau, Tito Handoko mengatakan, semakin cepat partai politik menetapkan sosok calon kepala daerah yang diusung, maka ruang untuk mengenalkan diri bagi calon kepala daerah akan meningkat. Selain itu bisa menghindarkan partai politik dari serangan transaksional.
“Nah kalau pandemi tidak menunjukan penurunan hingga Desember, tentu berdampak pada tahapan pilkada 9 Desember. Kalau ditunda hingga 2021 tentu peta politik berubah. Tapi kalau dengan asumsi jadwal pilkada tetap Desember, semakin cepat surat keputusan dikeluarkan parpol semakin bagus,” tukasnya.

Menampilkan lebih banyak
Back to top button
Close
Close