Berita

KAMMI Riau Desak KPK RI Supervisi Atau Ambil Alih Kasus Korupsi Dana Hibah dan Bansos Siak sejak 2011

Pekanbaru — Benang kusut Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Siak yang terjadi pada tahun (periode) 2011-2019 sukar untuk diungkap ke publik serta ditemukan pelakunya, meskipun sudah ratusan saksi yang menjalani pemeriksaan, namun belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka.

Hal tersebut disinyalir adanya dugaan keterlibatan Gubernur Riau Syamsuar yang tak lain merupakan Bupati Kabupaten Siak pada periode tersebut. Lambannya proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang di tangani oleh Kejaksaan Tinggi Riau (Kejati Riau) ini tentunya telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat serta kekhawatiran dan pelbagai macam kecurigaan di mata publik.

Temuan BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau untuk anggaran Pemkab Siak tahun 2011, 2012, dan 2013, BPK telah menyatakan temuan pemberian hibah kepada penerima yang sama dilakukan berturut-turut dari tahun 2011, 2012 dan 2013.

Berdasarkan temuan BPK itu disebutkan kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Bupati Siak Nomor 20.a tahun 2012. Di mana hal tersebut menurut BPK mengakibatkan alokasi pemberian hibah tahun 2011, 2012, dan 2013 yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan organisasi masyarakat berkurang sebesar Rp 56 miliar lebih.

Selain itu, BPK juga tegas menyatakan, setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh bupati dan penerima hibah. Hingga pada LHP BPK tahun 2014 temuan serupa kembali muncul dan menjadi catatan BPK.

Melihat adanya dugaan-dugaan dan menghindari kejanggalan-kejanggalan dalam prosesnya Ketua Umum KAMMI Wilayah Riau, Wahyu Andrie Septyo memandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) harus melakukan Supervisi atau Mengambil Alih kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial tersebut, mengingat banyaknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah yang berhasil di ungkap KPK dan berakhir di bui.

KAMMI Wilayah Riau mengecam keras tindakan oknum-oknum yang terlibat menggelapkan dan menikmati hasil korupsi anggaran negara yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, serta mendesak agar diusut secara tuntas dan di hukum seberat-beratnya.

#RiauBebasKorupsi

Tags
Menampilkan lebih banyak

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close