BeritaEkonomiNasional

Senator Asal Riau Sebut Kebijakan Pengendalian Harga Minyak Goreng dan TBS Kurang Akurat

Jakarta — Setelah mencermati gonjang-ganjingnya harga minyak goreng dan turunnya harga tandan buah sawit (TBS), Anggota DPD RI asal Riau, H. Muhammad Gazali, Lc menilai kebijakan pemerintah nampaknya kurang akurat. Dengan dikeluarkannya Permendag Nomor 22/2022  tentang larangan sementara ekspor CPO, Minyak Olahan Setengah Jadi, dan Minyak Goreng, pada tanggal 27 April 2022, justru menimbulkan efek blunder. Selain kaum ibu dan masyarakat umum menjadi korban, karena harga migor kemasan di pasaran masih tinggi (Rp 24.000 – 27.000/liter), sekarang ditambah lagi dengan jeritan para petani kelapa sawit karena harga TBS turun drastis. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Apkasindo Riau, harga sawit petani hanya Rp1.800 sampai Rp2.100 per kg. Jauh lebih rendah dibandingkan Minggu lalu (24/4/2022) yang masih Rp2.500 sampai Rp3.200 per kg.

Petani sawit saat ini mengalami dilemma, di satu sisi harga TBS turun drastis, di sisi lain harga pupuk masih tinggi. Berdasarkan catatan Apkasindo, harga pupuk NPK di tingkat pengecer mencapai sekitar Rp 625.000 per sak (50 kilogram), Padahal sebelumnya hanya Rp280.000 per sak.

Mungkin tadinya kebijakan larangan ekspor tersebut bertujuan untuk mengurangi kelangkaan migor di dalam negeri, agar harganya turun mencapai HET (Rp. 14 ribu/liter). Namun yang terjadi harga migor saat ini masih tinggi (Rp 24.000 – 27.000/liter).

Harapan masyarakat kepada pemerintah, bagaimana pemerintah bisa membuat regulasi dan tindakan-tindakan nyata terhadap para pelaku usaha CPO dan migor, yang mampu menurunkan harga minyak goreng, menurunkan harga pupuk, dan menstabilkan harga jual TBS. Karena itu semua itu menjadi permasalahan serius bagi rakyat kecil dan para petani.  Pemerintah jangan kalah oleh para pengusaha yang seolah hanya mengejar keuntungan semata. Sementara rakyat kecil dan kepentingan umum dikorbankan.

Guna merancang dan merealisasikan kebijakan tersebut menurut Muhammad Gazali, Pemerintah bisa bekerja sama dengan asosiasi pengusaha kelapa sawit, pengusaha CPO dan pengusaha minyak goreng, dalam menenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi ekspor juga tetap bisa dilakukan secara proporsional setelah kebutuhan di dalam negeri terpenuhi. Sistem ekonomi inilah yang paling sesuai dengan amanah ideologi Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tags
Menampilkan lebih banyak

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close